Oleh Bang Enyoi | Save Jabar
Orang-orang Rezim Jokowi, Satu per Satu Masuk Hotel Prodeo. Dulu banyak yang bilang Prabowo hanya melanjutkan pemerintahan Jokowi.
Katanya kabinetnya masih diisi wajah-wajah lama. Katanya tidak akan ada perubahan. Katanya orang-orang yang dulu berkuasa akan tetap aman dan nyaman. Bahkan ada yang meyakini pergantian presiden hanya sebatas pergantian foto di dinding kantor.
Tetapi beberapa bulan terakhir, kenyataan justru berbicara lain.
Satu per satu nama besar yang lahir, tumbuh, dan berkuasa pada era sebelumnya mulai berurusan dengan aparat penegak hukum. Bukan lawan politik. Bukan oposisi. Melainkan orang-orang yang pernah menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan itu sendiri.
Yang terbaru adalah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim. KPK menetapkannya sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi saat menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023–2024.
KPK menyebut dugaan peristiwa pidana itu terjadi ketika Silmy masih menjadi Dirjen Imigrasi, bukan saat menjabat wakil menteri. Artinya perkara yang diproses hari ini berasal dari masa pemerintahan sebelumnya.
Silmy bukan nama kecil dalam birokrasi nasional. Ia pernah memimpin Krakatau Steel, kemudian dipercaya menjadi Dirjen Imigrasi, sebelum akhirnya masuk kabinet sebagai wakil menteri. Kariernya terbilang moncer dan berada di posisi strategis negara.
Namun cerita tidak berhenti di sana.
Beberapa hari sebelumnya publik juga dikejutkan oleh kasus yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Sosok yang dikenal sebagai akademisi dan menjadi wajah utama Program Makan Bergizi Gratis itu justru tersandung perkara hukum yang kini ditangani Kejaksaan Agung.
Dadan bahkan lebih dulu dicopot dari jabatannya sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka bersama dua mantan wakilnya. Penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam tata kelola program MBG yang nilainya tidak kecil dan menyangkut kepentingan jutaan rakyat Indonesia.
Padahal Dadan selama ini dikenal sebagai ilmuwan. Tetapi kasus ini kembali mengingatkan bahwa jabatan, gelar akademik, maupun reputasi tidak otomatis membuat seseorang kebal dari proses hukum.
Lalu ada nama yang jauh lebih besar lagi.
Nadiem Makarim.
Mantan Menteri Pendidikan yang menjadi ikon transformasi pendidikan era Jokowi itu saat ini tengah menghadapi proses hukum terkait proyek pengadaan Chromebook bernilai triliunan rupiah. Perkara tersebut menjadi salah satu kasus terbesar yang menyeret kebijakan pendidikan nasional dalam beberapa tahun terakhir.
Nadiem tentu membantah berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan proses hukum masih berjalan. Namun fakta bahwa mantan menteri sekelas Nadiem harus menghadapi proses peradilan sudah cukup menunjukkan bahwa tidak ada lagi posisi yang benar-benar aman ketika aparat menemukan dugaan pelanggaran hukum.
Jika dicermati, pola yang muncul mulai terlihat.
Silmy Karim berasal dari struktur strategis pemerintahan era Jokowi.
Dadan Hindayana mendapatkan kepercayaan besar dalam program prioritas yang dibangun sejak masa transisi pemerintahan.
Nadiem Makarim adalah salah satu menteri paling populer dan paling sering dipuji selama satu dekade terakhir.
Hari ini ketiganya justru menjadi bagian dari berita besar terkait penegakan hukum.
Tentu kita harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Silmy belum divonis. Dadan belum divonis. Nadiem juga belum divonis. Pengadilanlah yang nantinya menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak.
Namun ada satu fakta yang sulit dibantah.
Kasus-kasus besar yang hari ini mencuat justru banyak berasal dari keputusan, program, dan tata kelola yang lahir pada periode pemerintahan sebelumnya. Karena itu narasi bahwa Prabowo akan melindungi semua orang lama perlahan mulai kehilangan pijakan.
Yang terlihat justru sebaliknya.
Ketika aparat menemukan dugaan pidana, proses hukum tetap berjalan. Tidak peduli apakah orang itu profesor, mantan menteri, kepala badan, dirjen, ataupun wakil menteri aktif.
Rakyat sebenarnya tidak terlalu peduli siapa orang Jokowi dan siapa orang Prabowo. Rakyat hanya ingin melihat satu hal: hukum berlaku untuk semua orang.
Kalau memang ada yang menyalahgunakan jabatan, memperdagangkan kewenangan, atau memainkan uang negara untuk kepentingan pribadi, maka tempat yang tepat bukan ruang rapat, podium kehormatan, atau kursi kekuasaan.
Melainkan ruang sidang.
Dan bila terbukti bersalah, hotel prodeo.
#SaveJabar
#BangEnyoi
#Antikorupsi
#SilmyKarim
#DadanHindayana
#NadiemMakarim
#Prabowo
